BUPATI BELU SERAHKAN IJIN OPERASIONAL GROSS VEHICLE WEIGHT BAGI 3 PENGUSAHA DI KABUPATEN BELU

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Rabu(26 /06), Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH menyerahkan secara langsung Surat Ijin Kelayakan Teknis Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor Gross Vehicle Weight melampaui daya dukung jalan dan Muatan Sumbu Terberat (MST) bagi 3 (tiga) orang pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Belu, bertempat di ruang rapat Plaza Publik Timor Atambua.
Untuk menindaklanjuti hasil konsolidasi kegiatan pelayanan perijinan dengan sistem jemput bola dan hasil dari survey kelayakan teknis terhadap permohonan bidang perhubungan terkait rekomendasi pemasukan dan operasional kendaraan bermotor yang Gross Vehicle Weight melampaui daya dukung jalan dan atau Muatan Sumbu Terberat (MST) oleh Tim Teknis dari Dinas Perhubungan Propvinsi NTT, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas (DPMPTSP) Kabupaten Belu melakukan penyerahan surat ijin kelayakan teknis kendaraan bermotor GROSS VEHICLE WEIGHT kepada tiga pengusaha yang ada di Kabupaten Belu, diantaranya kepada PT. DIAN NUSA LESTARI, PT. PUNDI MAS BAHAGIA DAN PT. BAHAGIA TIMOR MANDIRI yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH didampingi Kabid Pelayanan Terpadu DPMPTSP Provinsi NTT – Sunardi dan Kadis DPMPTSP Kabupaten Belu – Dra. Maria M. K. Eda Fahik.
Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH mengatakan program jemput bola yang dilakukan ini merupakan program dari Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT.
Bupati menambahkan kaitannya dengan pengurusan ijin, sebenarnya ada banyak ijin yang harus di urus dan tidak menutup kemungkinan ijin –ijin yang lainnya, termasuk ijin galian C (usaha tambang,pasir dan batu kerikil) walaupun di Dinas Pertambangan, namun semua urusan perijinan bisa langsung berurusan pada Dinas Perijinan, sehingga semua urusan ijin, cukup berada di perijinan satu pintu dan semuanya beres.
Bupati juga berterimaksih kepada semua Pimpinan OPD yang sudah memasukan pelayanan pada DPMPTSP dan saya berharap kita dapat terus tingkatkan pelayanan dari waktu ke waktu dan mari kita jadikan Kabupaten Belu sebagai pusat inovasi dan pusat untuk berbelanja, sehingga kita bisa mempersilahkan kabupaten maupun wilayah lain untuk datang berbelanja di daerah kita.
Kabid Pelayanan Terpadu DPMPTSP Provinsi NTT – Sunardi mengungkapkan, kegiatan ini kami namakan kegiatan inovasi pelayanan jemput bola. Ada 3 lokasi yaang dikunjungi yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Belu. Kabupaten Belu untuk tahun ke 2 dengan obyek inovasi jemput bola merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
Lebih lanjut Kabid Pelayanan Terpadu menjelaskan untuk dua Kabupaten yakni Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka arahnya di bidang kelautan dan perikanan sementara di Kabupaten Belu dibidang perhubungan, dimana Kabupaten Belu merupakan daerah perbatasan, memiliki banyak kendaraan yang bobotnya melebihi daya dukung lahan atau jalan sangat banyak ditemukan dan perlunya penertiban.
Ia menyebutkan sebanyak 27 ijin didapatkan pada tahun lalu dan tahun ini ada 36 ijin. Oleh karena itu, kegiatan ini sebagai terobosan untuk mendorong dan mewajibkan semua dinas dan khususnya Dinas Perijinan agar bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Diharapkan dukungan dari seluruh Dinas Pelayanan untuk bisa melakukan terobosan tersebut dan diharapkan adanya kolaborasi terpadu antara kabupaten dan propinsi sehingga dapat terlaksana dengan baik.
.
.
Berita/Foto: Asih Mukti, Norci Man & Jhon Dasilva

 

KEPENGURUSAN IJIN MELALUI OSS DAN LKPM SERTA MANFAATNYA

DINAS KOMINFO KAB. BELU –Rabu (24/07), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu berkerjasama dengan LPP RRI (Radio Republik Indonesia) mengadakan Dialog Aspirasi Tora dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berlangsung di Studio Pro Satu RRI Atambua.
Dalam Dialog Aspirasi Tora menghadirkan 2 orang narasumber yakni Kabid pengendalian pelaksanaan dan pengolahan data dan informasi PM – Frederikus M. Luan Laka, ST dan Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal – Michael Ati, S.Ip. Topik yang dibahas dalam dialog Aspirasi Tora ini adalah tentang Kepengurusan Ijin Melalui OSS Dan LKPM Serta manfaatnnya bagi masyarakat.
Kabid Pengendalian Pelaksanaan Dan Pengolahan Data Dan Informasi PM- Frederikus M.Luan Laka, ST mengatakan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat melalui kepengurusan ijin (online single submission) mengunakan sistem aplikasi oss, masyarakat akan lebih dimudahkan dalam kepengurusan Ijin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak memakan waktu yang lama, hanya memakan waktu 10 menit maka NIB dapat segera di terbitkan dan kepengurusannya pun gratis tanpa biaya.
Lebih lanjut Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal – Michael Ati, S,Ip juga menjelaskan bahwa pelayanan perijinan terpadu satu pintu ini sudah berjalan meskipun belum dilakukan peresmian, namun berbagai pelayanan perijinan sudah dilakukan oleh DPMPTSP Belu. Saat ini sudah ada 164 perijinan yang ada dan masyarakat juga sudah banyak yang merasakan manfaat dari DPMPTSP Belu ini, selain melakukan kepengurusan ijin melalui sistem oss, para pengusaha juga diwajibkan untuk mengurus laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), hal ini dilakukan selain untuk mengontrol infestasi, juga untuk memudahkan para pengusaha dalam membuat laporan.
Sebagai informasi untuk semua kepengurusan ijin usaha dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan kepengurusannya dilakukan secara gratis, kecuali 2 Ijin yang di bebankan biaya yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Trayek (IT).
.
.
Berita/Foto: Asih Mukti & Jhon dasilva

 

DINAS PMPTSP TARGETKAN SEMUA MASYARAKAT KAB. BELU HARUS PUNYA IMB

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Selasa (06/08), Keberadaan Plaza Pelayanan Publik Kabupaten Belu yang berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu meningkatkan antusias masyarakat untuk mengurus berbagai ijin.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu – Dra. M. K. Eda Fahik, MM menjelaskan perkembangan plaza pelayanan publik sampai dengan hari ini seluruh pelayanan berjalan dengan aman dan lancar serta tidak ada komplein dari masyarakat, karena pelayanan yang di berikan sesuai dengan standart pelayanan dan SOP DPMPTSP.
‘’Kemarin Ombudsman RI melakukan penilain dan memberikan apresiasi terhadap kepatuhan pelayanan publik, dimana Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi NTT yang sudah memiliki Plaza Pelayanan Publik, keberadaan Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua kita sudah integrasikan berbagai jenis layanan baik itu ijin maupun non perijinan,’’ ungkap kadis.
Ia mengatakan saat ini mall juga sudah melayani pembayaran PPN/PPH dari seluruh OPD oleh karena itu semua bendahara/pemungut – pemungut pajak dan pelaku usaha dapat melakukan penyetoran langsung di Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua.
‘’Pelayanan kami sudah standart, dari 63 ijin yang sudah di limpahkan kepada DPSTMPT dalam pelaksanaannya lancar sampai saat ini, kami selalu memberikan dokumen indeks kepuasan masyarakat ketika ijin di berikan dan hasilnya masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan DPMPTSP.
Lanjut kadis, terkait dengan ijin dasar yang harus dan wajib di miliki masyarakat seperti IMB saat ini DPMPTSP sudah menyiapkan Surat Bupati untuk dikirim kepada seluruh OPD agar menyiapkan data Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak dan jenis-jenis bangunan baik bangunan darurat, semi permanen, permanen, baik bangunan rumah tinggal dan usaha untuk menjadi dasar penyelesain ijin membangun ke depan. Ijin dasar ini adalah ijin membangun untuk menjamin legalitas daripada suatu bangunan.
‘’Mari kita sama-sama mengurus ijin bangunan agar memiliki legalitas atas bangunan sehingga tidak terjadi komplein di kemudian hari, mengurus IMB ada biayanya berdasarkan luasan bangunan yang akan di hitung oleh Dinas terkait,’’ himbau kadis.
Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan – Dominikus Dwi Untoro Bone, St. Mt. mengatakan dalam melakukan pelayanan DPMPTSP menggunakan aplikasi online yang dapat didownload masyarakat untuk mendapatkan ijin seperti aplikasi sicantik cloud, spipise, oss dan e-monev, hingga saat ini sudah terdapat 766 ijin yang sudah di keluarkan DPMPTSP.
‘’Yang menjadi kendala kami saat ini norma standart kriteria dan prosedur dari 26 Kementerian lembaga belum semuanya masuk di OSS sehingga update data atau pembaharuan pengembangan sistem dari OSS tetap berlanjut,’’ kata Kabid.
.
.
Berita/Foto: Ria Mauk, Asih Mukti & Ana Ukat

 

VIDEO CONFERENCE MENDAGRI BERSAMA KEPALA DAERAH SELURUH INDONESIA

DINAS KOMINFO KAB. BELU- Rabu (08/04), Menteri Dalam Negeri RI – Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph. D melakukan Video Conference (Vidcon) bersama 497 Kepala Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka koordinasi kebutuhan daerah bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pangan untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19, Selasa 7 April 2020.
Vidcon ini menghadirkan Narasumber Menteri Perdagangan RI – Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian RI – Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN RI – Erick Thohir, Menteri Pertanian RI – Syahrul Yasin Limpo, Menteri Tenaga Kerja RI – Ida Fauziyah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal – Bahlil Lahadila, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan – Irjen Antam Novambar, Ketua Himpunan Pengusaha Muda – Mardani H. Maming, Ketua Umum Kamar Dagang – Rosan P Roeslani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia – Hariyadi Sukamdani.
Menteri Dalam Negeri RI – Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph. D menyampaikan Vidcon ini di laksanakan untuk mensinkronkan antara Pusat dan Daerah berkaitan dengan krisis Covid-19 sekaligus Kemendagri selaku pembina kewilayahan menampung aspirasi dari wilayah-wilayah. Vidcon ini dengan topik tentang persediaan sarana prasarana kesehatan juga ketahanan pangan di masing- masing daerah.
Lanjut Mendagri, untuk menghadapi krisis Covid-19 sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan yakni membendung penyebaran penularan mulai dari physical distancing, social distancing, strategi memperkuat kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas sistim kesehatan di daerah masing- masing, mencukupi kesediaan sarana prasarana untuk perang melawan Covid-19, ada dua alat perang yang digunakan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dan pangan, memperkuat jaring pengamanan sosial.
Dijelaskan Mendagri, Kemendagri telah membentuk tim yaitu tim pertama yang bertugas menginventarisasi kebutuhan kewilyahan terutama yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan dan tim kedua menginventarisai kesiapan pangan.
“Kita berusaha untuk mengutamakan kesehatan Publik tapi juga menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam sehingga masih memiliki daya tahan ekonomi untuk perang melawan Covid-19,” kata Mendagri
Dikatakan Mendagri perlu ada langkah-langkah mobilisasi nasional, Pemerintah Pusat tidak bisa bekerja sendiri oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita harapkan daerah juga mengambil peran untuk menjaga daerahnya masing-masing termasuk mencukupi kesediaan sarana prasarana kesehatan, memperkuat kapasitas sistem kesehatan daerah, mengantisipasi apabila terjadi lonjakan, membendung penyebaran penularan Covid-19,” harap Mendagri.
Mendagri menambahkan, kesiapan pangan sangat penting karena pangan apabila tidak cukup masyarakat akan lebih takut pada kelaparan di bandingkan dengan ancaman Covid-19 yang mungkin bisa tertular bisa tidak.
Vidcon yang berlangsung di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Belu diikuti Wakil Bupati Belu, Kepala Dinas Nakertrans, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu.
.
.
Berita/Foto: Ria Mauk & Sipri Luma

DPRD TTU LAKUKAN KUNKER DI DPMPTSP BELU

DINAS KOMINFO KAB. BELU – RABU ( 28 / 05 ), Wakil Ketua l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Timor Tengah Utara (TTU ) – Drs. Amandus Nahas bersama Komisi II DPRD TTU beserta staf melakukan kunjungan kerja di Plaza Pelayanan Publik Timor – Atambua.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu l Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Belu – Dra. Maria Kornelia Eda Fahik, MM mengatakan, kedatangan Komisi II DPRD TTU bersama rombongan dalam rangka melakukan studi banding di DPMPTSP Kabupaten Belu yang selama ini sudah melakukan aktifitas pelayanan perijinan kepada masyarakat Kabupaten Belu yang bertempat di Plaza Pelayanan Publik Timor – Atambua.
” Kedatangan Wakil Ketua satu DPRD TTU, ketua dan anggota Komisi II DPRD TTU bersama Staf Sekretariat DPRD ini dalam rangka melakukan studi banding di DPMPTSP Kabupaten Belu. Dalam studi banding tersebut, instansinya memaparkan visi dan misi terkait tujuan pembangunan Plaza Pelayanan Publik Timor – Atambua, jenis perijinan sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dari Bupati Belu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu untuk menandatangani perijinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu,” ujar kadis.
Wakil Ketua I DPRD TTU – Drs. Amandus Nahas mengutarakan, kunjungan kerja pihaknya ke Kabupaten Belu di maksudkan selain belajar, juga untuk melihat dari dekat sistem pelayanan yang sudah di terapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Belu.
” Belu merupakan salah Kabupaten di Privinsi Nusa Tengara Timur yang sudah melalukan terobosan baru dengan melakukan sistem pelayanan satu pintu. Bagi OPD yang ingin mengurus perijinan tentunya tidak lagi di Instansi yang bersangkutan, tetapi dengan adanya Plaza Pelayanan Publik tentunya sangat memudahkan bagi OPD untuk mengurus ijin,” ungkapnya.
Usai tatap muka, Kadis DPMPTSP bersama Wakil Ketua I DPRD TTU, anggota Komisi II DPRD TTU beserta staf sekretariat DPRD TTU melihat dari dekat beberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan instansi vertikal yang tergabung dalam Plaza Pelayanan Publik.
.
.
Foto/Berita: Frans Leki & Bene Luan