IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERSYARATAN

IMB pembangunan baru :

  1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai 6.000 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu;
  2. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  3. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan atau perubahannya (bagi yang berbentuk badan) dengan ketentuan :
    • Surat keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dari kementerian Hukum dan HAM (khusus PT);
    • Koperasi, telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu; dan
    • CV dan Firma, telah terdaftar pada kepanitraan pengadilan Negeri Atambua.
  1. Fotokopi Sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya yang sah, spt : surat jual beli dll diketahui pemerintah setempat (RT, RW, Lurah/Kepala Desa) jika tanah belum bersertifikat;
  2. Bukti Lunas PBB/BPHPB tahun terkahir;
  3. Surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan izin dilakukan bukan oleh pemohon;
  4. Surat perjanjian pemanfaatan tanah (apabila tanah bukan milik pemilik gedung);
  5. Surat pernyataan tanah tidak dalam status sengketa, diketahui Lurah/Kepala Desa;
  6. Keterangan advis plan / rencana kabupaten dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Belu;
  7. Izin prinsip dari Bupati Belu bagi bangunan untuk kepentingan umum atau bagi jenis bangunan usaha yang terkategori sebagai usaha non kecil (misalnya ; tempat ibadah, SPBU, rumah sakit, restoran, hotel dll);
  8. Fotokopi dokumen SPPL/UPL-UKL/AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu bagi bangunan untuk kepentingan umum dan/atau bangunan yang dalam pembangunan / pemanfaatannya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
  9. Rekomendasi dari Instansi teknis terkait bagi bangunan untuk kepentingan umum (bank, SPBU, tempat ibadah, menara komunikasi, rumah sakit, apotek, restoran/ rumah makan atau bangunan layanan publik lainnya);
  10. Dokumen rencana teknis (peta lokasi, site plan, denah, tampak, potongan, rencana sistem struktur dan detailnya, rencana sistem utilitas dan detailnya) yang disahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Belu;
  11. Perhitungan struktur bagi bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter disertai hasil penyelidikan tanah (hasil zondering);
  12. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal;
  13. Foto copy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah di atas 000 m² dari BAPPEDA Kabupaten Belu;
  14. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar untuk bangunan rumah bertingkat, perusahaan dan industri yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;
  15. Surat pernyataan Pertanggung Jawaban Disain, Struktur dan Konstruksi dari Pemilik Bangunan/Perencana/Konstruktor (untuk bangunan konstruksi baja dan/atau bagi bangunan bertingkat); dan
  16. Data penyedia jasa perencanaan.

IMB Pemutihan:

  1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai 6.000 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu ;
  2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
  3. Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan atau perubahannya dengan ketentuan :
    • Surat keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dari kementrian Hukum dan HAM (khusus PT);
    • Koperasi, telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu; dan
    • CV dan Firma, telah terdaftar pada kepanitraan pengadilan Negeri Atambua.
  1. Foto copy Sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya yang sah, spt : Surat Jual Beli dll diketahui pemerintah setempat (RT, RW, Lurah/Kepala Desa) jika tanah belum bersertifikat;
  2. Bukti Lunas PBB/BPHPB tahun terkahir;
  3. Surat perjanjian pemanfaatan tanah (apabila tanah bukan milik pemilik gedung);
  4. Surat pernyataan tanah tidak dalam status sengketa, diketahui Lurah/Kepala Desa;
  5. Surat keterangan pendirian bangunan dari lurah/kepala desa;
  6. Surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi persyaratanteknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. Surat pernyataan kesediaan tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan;
  8. Fotokopi Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah 5.000 m2 dari BAPPEDA Kab. Belu;
  9. Surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa, apabila pengurusan izin dilakukan bukan oleh pemohon;
  10. Keterangan advis plan / Rencana Kabupaten dari Dinas PUPR Kabupaten Belu;
  11. Izin prinsip pemanfaatan ruang bagi bangunan untuk kepentingan umum atau bagi jenis bangunan usaha yang terkategori sebagai usaha non kecil (misalnya: Tempat Ibadah, SPBU, Rumah Sakit, Restoran, Hotel dll);
  12. Fotokopi dokumen SPPL/UPL-UKL/AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu bagi bangunan untuk kepentingan umum dan/atau bangunan yang dalam pembangunan / pemanfaatannya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;;
  13. Persetujuan / rekomendasi dari Instansi teknis terkait bagi bangunan untuk kepentingan umum (Bank, SPBU, Tempat Ibadah, Menara komunikasi, Rumah Sakit, Apotek, Restoran dan Rumah Makan atau bangunan layanan publik lainnya);
  14. Dokumen rencana teknis (gambar existing minimal Peta lokasi, site/situasi, denah dan tampak minimal dari 2 arah) yang disahkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  15. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar untuk bangunan rumah bertingkat, perusahaan dan industri yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat.

IMB Perubahan karena Renovasi:

  1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai 6.000 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu;
  2. Dokumen IMB asli;
  3. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  4. Bukti Lunas PBB/BPHPB tahun terkahir;
  5. Surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Surat pernyataan kesediaan tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan;
  7. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar (bagi bangungan yang mengalami perubahan fungsi menjadi bangunan untuk kepentingan umum);
  8. Surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan izin dilakukan bukan oleh pemohon;
  9. Keterangan advis plan / Rencana Kabupaten dari Dinas PUPR Kabupaten Belu (apabila mengalami perubahan fungsi bangunan);
  10. Izin prinsip pemanfaatan ruang (bagi bangungan yang mengalami perubahan fungsi menjadi bangunan untuk kepentingan umum);
  11. Fotokopi dokumen SPPL/UPL-UKL/AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu (bagi bangungan yang mengalami perubahan fungsi menjadi bangunan untuk kepentingan umum);
  12. Persetujuan / rekomendasi dari Instansi teknis terkait (bagi bangungan yang mengalami perubahan fungsi menjadi bangunan untuk kepentingan umum); dan
  13. Dokumen rencana teknis terdiri ; gambar peta lokasi, gambar site/situasi, denah, tampak bangunan minimal dari 2 (dua) arah, gambar potongan bangunan minimal 2 (dua) arah dan gambar sistem utilitas yang minimal terdiri atas sistem listrik, air bersih dan air kotor/limbah yang disahkan oleh Instansi yang berwenang.

IMB Perubahan untuk balik nama:

  1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai 6.000 yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu ;
  2. Fotokopi Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya yang sah, spt : Surat Jual Beli, Hibah dll diketahui pemerintah setempat (RT, RW, Lurah/Kepala Desa) jika tanah belum bersertifikat;
  3. Dokumen IMB asli ;
  4. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  5. Surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan izin dilakukan bukan oleh pemohon;
  6. Bukti Lunas PBB/BPHPB tahun terkahir.

IMB Tempat Ibadah (persyaratan khusus):

  1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disyahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah,
  2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disyahkan oleh lurah/ Kepala Desa;
  3. Rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten dan;
  4. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten;

KETENTUAN

A. Biaya :

  • Pembangunan/renovasi bangunan gedung = Rp 5.000/m².
  • Prasarana bangunan gedung di luar konstruksi reklame :
    1. Konstruksi pembatas /penahan /pengaman :
      • Pagar = Rp. 1.000/ m²
      • Tanggul / retaining / wall = 1.500/m²
      • Turap batas kavling / persil = Rp. 1.000/m²
      • Drainase = Rp. 1.000/m²
    1. Konstruksi penanda masuk lokasi :
      • Gapura / gardu jaga (luas maks. 2m²) = 50.000 / unit (Kelebihan luasan =    Rp. 5.000/m²)
      • Gerbang (luas maksimal 2 m²) = Rp. 50.000/unit (kelebihan luasan =      5.000m²)
    1. Konstruksi perkerasan :
      • Jalan lebar kurang atau sama dengan 4m = 10.000 /m
      • Jalan lebar lebih dari 4m = 2.500/m²
      • Lapangan / halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal atau jenis perkerasan lain) = Rp. 1.000/m²
      • Lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil = Rp. 2.000/m²
    1. Konstruksi Penghubung :
      • Jembatan (luas maks. 5 m2) = Rp. 50.000/unit
      • Kelebihan luasan = 5.000/m²
    1. Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah :
      • Kolam renang (< 100m²) = Rp. 5.000/m²
      • Kolam renang (> 100m²) = Rp. 7.000/m²
    1. Konstruksi menara :
      • Menara antene dan sejenisnya (tinggi maks. 5m) di luar menara telekomunikasi seluler = Rp. 50.000/unit (kelebihan tinggi = Rp. 5.000/m)
      • Menara antene telekomunikasi seluler sejenisnya (tinggi ≤ 50m) = 5.000.000/unit (kelebihan tinggi = Rp. 5.000/m
      • Menara antene telekomunikasi seluler sejenisnya (tinggi ≥ 51m) =  7.500.000/unit
      • Menara antene telekomunikasi, radio = Rp. 3.500.000/unit
      • Menara reservoir (kapasitas maks. 2m3) = Rp. 50.000/unit (kelebihan kapasitas = Rp. 5.000/m3)
    1. Konstruksi monument :
      • Tugu / monumen dalam persil (pekarangan) = Rp. 300.000/unit
      • Tugu / monumen luar persil (pekarangan) = Rp. 500.000/unit
    1. Konstruksi instalasi / gardu :
      • Instalasi listrik (gardu genset) maks. Luas 10m² = Rp. 100.000/unit (kelebihan luasan = Rp. 5.000/m²)
      • Instalasi telepon / komunikasi / shelter = Rp. 100.000/unit (kelebihan luasan = Rp. 5.000/m²)
      • Kabel tanam / pipa tanam = Rp.150.000/km
  • Prasarana bangunan gedung untuk konstruksi reklame :
    1. Billboard :
      • Luas bidang reklame ≤ 8m² = Rp. 300.000/unit
      • Luas bidang reklame 8,01m² s/d 20,00m² = Rp. 750.000/unit.
      • Luas bidang reklame 20,01m² s/d 48,00m² = Rp. 2.500.000/unit
      • Luas bidang reklame 48,01m² s/d 100,00m² = Rp. 5.000.000/unit
      • Kelebihan luasan ≥ 100,01 m² = Rp. 100.000/m²
    1. Neon box :
      • Neon box luas bidang reklame maks ≤ 6 m² = Rp. 500.000/unit (kelebihan luasan = Rp. 100.000/m²)
    1. Balibo :
      • Luas bidang baliho ≤ 8m² = Rp. 200.000/unit
      • Luas bidang baliho 8,01m² s/d 20,00m² = Rp. 500.000/unit
      • Luas bidang baliho 20,01m² s/d 48,00m² = Rp. 1.500.000/unit
    1. Papan Nama :
      • Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas maks. 2m² = Rp. 200.000/unit
      • Kelebihan luasan ≥2,01m² = Rp.25.000/m²
    1. Bando jalan :
      • Luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00m² = Rp. 5.000.000/unit
      • Kelebihan luasan ≥ 100,01m² = Rp.100.000/m²
  • Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, harga satuannya ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).
  • Harga satuan retribusi bangunan gedung dinyatakan per satuan luas lantai bangunan sebagai berikut :
    • luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/ kolom;
    • luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
    • luas bagian gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
    • luas bagian gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksinya;
    • luas overstek / luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
  • Penambahan luas bangunan yang telah berizin karena renovasi dikenakan retribusi pada penambahan luas bangunan tersebut.
  • Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah berizin dikenakan tarif retribusi hanya terhadap selisih dari penetapan retribusi awal.

B. Waktu Penyelesaian Pelayanan : 7 (tujuh) hari sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

C. Masa izin berlaku : Selama bangunan berdiri dan tidak mengalami perubahan

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today