IZIN GANGGUAN

A. Sasaran/Objek :

Orang pribadi atau Badan pelaku usaha.

B. Masa berlaku Izin :

      Selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang selama usaha masih berjalan.

C. Persyaratan :

  1. IZIN BARU :
    1. mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- yang ditujukan kepada Bupati Belu, cq. Kepala BPMPPT Kabupaten Belu ;
    2. foto copy KTP pemohon (bagi yang dikuasakan fotocopy KTP pemohon harus dilegalisir);
    3. foto copy IMB kecuali bagi usaha mikro;
    4. foto copy akta pendirian badan usaha / perusahaan yang memuat jenis usaha yang akan dilakukan dan perubahannya (bagi yang berbentuk badan hukum) dengan ketentuan :
      • telah mendapat pengesahan dari kementrian Hukum dan HAM (foto copy SK pengesahan Kemenhum dan HAM);
      • koperasi, telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu ; dan
      • CV dan Firma, telah terdaftar pada kepanitraan pengadilan Negeri Atambua.
    5. foto copy Dokumen Izin Lingkungan;
    6. foto copy Dokumen UKL/UPL atau SPPL, atau AMDAL dilengkapi rekomendasi kelayakan dari BLH;
    7. foto copy Sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya yang sah, spt : Surat Jual Beli dll diketahui pemerintah setempat (RT, RW, Lurah/Kepala Desa) jika tanah belum bersertifikat;
    8. surat pernyataan dan persetujuan pemilik tanah / bangunan jika tanah / bangunan bukan milik sendiri dan diketahui lurah/desa setempat ;
    9. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang berbatasan, yang diketahui Ketua RT lurah dan Kepala Desa/Lurah setempat (untuk daerah perumahan/tidak sesuai zoning peruntukan kegiatan/usaha);
    10. surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi / menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    11. izin teknis dari pejabat yang berwenang untuk jenis usaha tertentu (Apotik, Rumah Sakit, Pabrik/Industri besar, Usaha Pertambangan dan energi, dll);
    12. surat keterangan domisili perusahaan dari lurah/Kepala Desa mengetahui Camat (bagi usaha yg sudah ada namun belum berizin);
    13. fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon yang berstatus Pegawai Negeri dan Anggota TNI/POLRI);
    14. foto copy tanda lunas PBB (STTS) tahun terakhir;
    15. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm 3 (tiga) lembar;
    16. khusus untuk pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan :
      • foto copy dokumen pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan (dan berlaku syarat b);
      • surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor cabang / perwakilan perusahaan (Asli /fotocopy yang telah dilegalisir);
      • surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan;
      • foto copy IG/SITU kantor pusat perusahaan dan telah dilegalisir oleh pejabat penerbit; dan
      • foto copy Izin teknis dari Instansi yang berwenang (untuk perusahaan Perdagangan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, perusahaan perbankan, pertambangan dan energi, dll).
    17. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa bila pengurusan izin bukan oleh pemohon; dan
    18. map snelhekter plastik warna merah.
  1. Perpanjangan.
    1. mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- yang ditujukan kepada Bupati Belu, cq. Kepala BPMPPT Kabupaten Belu;
    2. foto copy KTP pemohon (bagi yang dikuasakan fotocopy KTP pemohon harus dilegalisir);
    3. foto copy tanda lunas PBB (STTS) tahun terakhir;
    4. Lembar Naskah Izin Gangguan yang Asli;
    5. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa bila pengurusan izin bukan oleh pemohon; dan
    6. map snelhekter plastik warna merah.
  1. Perubahan
    1. mengisi dan menandatangani formulir permohonan bermeterai Rp. 6000,- yang ditujukan kepada Bupati Belu, cq. Kepala BPMPPT Kabupaten Belu;
    2. foto copy KTP pemohon (bagi yang dikuasakan fotocopy KTP pemohon harus dilegalisir);
    3. foto copy tanda lunas PBB (STTS) tahun terakhir;
    4. Lembar Naskah Izin Gangguan yang Asli;
    5. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa bila pengurusan izin bukan oleh pemohon; dan
    6. map snelhekter plastik warna merah.

D. Jangka waktu penyelesaian :

maksimal 7 (tujuh) hari sejak berkas pemohon diterima lengkap dan benar.

E. Waktu operasional kegiatan/usaha pada penerbitan IG, ditetapkan sebagai berikut:

  1. pukul 07.00 – 17.00 WIB (bagi jenis usaha Kantor Badan Usaha, Pergudangan, Industri, Pedagang Eceran Bahan Bangunan Kayu, Pedagang Eceran Bahan Bangunan Bukan Kayu, Pedagang Eceran Meubel/Perabotan Rumah Tangga, Pedagang Eceran Kendaraan, Pelayanan Jasa Service Kendaraan);
  2. pukul 00.00 WIB – 24.00 WIB (kegiatan operasional Hotel dan Fasilitas Kesehatan);
  3. pukul 21.00 – 24.00 WIB (Pelayanan Jasa Bar, Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Gol B dan C);
  4. pukul 09.00 WIB - 21.00 WIB (kegiatan operasional Warung Internet dan Permainan Ketangkasan pada zoning perumahan); dan
  5. pukul 07.00–21.00 WIB (seluruh kegiatan operasional selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d).